Cetak Sawah Baru Semua Bermasalah

BANDA ACEH - Laporan permasalahan proyek cetak sawah baru ternyata bukan sebatas di Aceh Barat Daya (Abdya) melainkan merata di semua lokasi proyek 2008, yaitu di sembilan kabupaten/kota. “Ada sembilan paket proyek cetak sawah baru dengan sumber dana APBA 2008. Namun sampai akhir Desember 2008 belum satu pun yang selesai dikerjakan kontraktornya,” ungkap Koordinator Lapangan Tim Antikorupsi Pemerintah Aceh (TAKPA), Tgk H Abdullah Madyah kepada Serambi, Rabu (13/5).

Menurut Abdullah, informasi itu diterima tim TAKPA dari Ir T Azharsyah selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) proyek cetak sawah baru Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh. Mengutip penjelasan T Azharsyah kepada tim TAKPA, pada 2008, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh, melaksanakan sembilan paket proyek pencetakan sawah baru. Target sawah baru yang akan dicetak mencapai 1.475 hektare dengan pagu anggaran Rp 10,734 miliar.

Proyek ini tersebar di sembilan kabupaten, yaitu Pidie 180 hektare (pagu anggaran Rp 11,97 miliar) Bireuen 200 hektare (Rp 1,330 miliar), Aceh Timur 150 hektare (Rp 997 juta), Aceh Barat 116 hektare (Rp 771,4 juta), Nagan Raya 110 hektare (Rp 731 juta), Aceh Barat Daya Rp 324 hektare (Rp 2,154 miliar), Aceh Singkil 200 hektare (Rp 1,9 miliar), Subulussalam 125 hektara (Rp 1,187 miliar), dan Aceh Jaya 70 hektare (Rp 465,5 juta).

Dari sembilan paket proyek cetak sawah baru tersebut, menurut Azharsyah, satu paket di antaranya yaitu di Aceh Jaya, batal dilaksanakan. Tapi anehnya, dalam laporan evaluasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh yang diperlihatkan kepada TAKPA, untuk paket proyek (Aceh Jaya) sudah ada realisasi fisik dan keuangannya masing-masing 40 persen. “Menurut T Azharsyah, terjadi kesalahan isi data. Yang benarnya proyek tersebut belum dikerjakan,” ujar Abdullah Madyah mengutip pengakuan Azharsyah.

Realisasi fisik proyek cetak sawah baru yang telah dilaksanakan berdasarkan evaluasi Distan Aceh sekitar 50-70 persen. Sedangkan realisasi keuangan antara 35-54 persen. Mengenai sejauh mana kebenaran data itu, pihak TAKPA akan mempertanyakan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh.

Sawah baru Abdya
Mengenai persoalan proyek cetak sawah baru di Abdya, Azharsyah membenarkan informasi yang disiarkan koran ini bahwa proyek cetak sawah baru di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Babahrot belum selesai dilaksanakan kontraktornya, PT Jabal Qubis Banda Aceh. Menurut Azharsyah, luas areal yang baru selesai dikerjakan sekitar 71 hektare dari 190 hektar yang telah ditebas semak belukar dan penebangan batang kayu di atas lahan yang akan dijadikan sawah.

Untuk menyelesaikan sisa pekerjaan itu, kontraktornya, Salahuddin (atas nama PT Jabal Qubis), telah membuat perjanjian tertulis dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Abdya. Dalam surat perjanjian yang dibuat 1 Januari 2009, rekanan menyatakan siap menyelesaikan pekerjaan cetak sawah baru di Pante Cermin, Kecamatan Babahrot. Apabila tidak dikerjakan, bersedia ditindak sesuai ketentuan hukum. Anehnya, surat perjanjian yang dibuat Salahuddin dengan kuasa pengguna anggaran (KPA) serta Kadis Pertanian Abdya, menurut TAKPA tidak membuat batas waktu penyelesaian pekerjaan. Akibatnya, sampai bulan Mei 2009 ini, pihak kontraktor belum memenuhi janjinya untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Proyek cetak sawah baru yang belum selesai itu, menurut T Azharsyah, akan diluncurkan pada tahun anggaran 2009.

Dana disediakan lagi
Menurut perkiraan, persoalan serupa akan terjadi lagi pada proyek cetak sawah baru tahun 2009. Pihak TAKPA mencontohkan, dalam APBA 2009 untuk Aceh Tengah dialokasikan anggaran Rp 950 juta untuk cetak sawah baru seluas 100 hektare. Informasi dari T Azharsyah menyebutkan, SID (survey investigation design) dan DED (detail engineering design)-nya belum dibuat tetapi akan menggunakan SID lama yang diperbaharui dengan biaya Rp 15 juta, pengawasan Rp 28,5 juta, dan lainnya Rp 6,5 juta.

Koordinator Lapangan TAKPA, Abdullah Madyah mempertanyakan, jika sampai bulan ini SID dan DED-nya belum dibuat, kapan proyeknya bisa selesai dikerjakan. Padahal, katanya, sembilan paket proyek cetak sawah baru tahun 2008 yang bermasalah itu, SID/DED-nya telah dibuat tahun 2006 melalui sumber dana APBN. “Meski sudah dua tahun SID-nya dibuat, tetapi proyek fisiknya tetap saja tak selesai dengan alasan jadwal kerja yang diberikan KPA Proyek sangat terbatas, hanya tiga bulan (September-Desember 2008),” tandas Abdullah. Seharusnya, lanjut Abdullah Madyah, jika batas waktu kerja yang diberikan tidak cukup, rekanan jangan mau menerima pekerjaan sebelum ada kebijakan penambahan waktu.

Harus tanggung jawab
Petani pemilik lahan cetak sawah baru di Dusun Simpang Gadeng dan Dusun Mata Ie, Desa Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Abdya menuntut pelaksana proyek dan konsultan perencana bertanggungjawab terhadap kondisi sekitar 71 hektare lahan yang berantakan dan rusak akibat pekerjaan asal-asalan.

Tuntutan tersebut disampaikan Kepala Dusun Mata Ie Jaya, Abdul Muis dan Kepala Dusun Simpang Gadeng, Nasruddin menanggapi persoalan cetak sawah baru di wilayah tersebut. “Kontraktor dan konsultan perencana harus bertanggungjawab terhadap munculnya persoalan ini,” tandas Abdul Muis dibenarkan Nasruddin kepada Serambi, Rabu (13/5).

Ongkos tak dibayar
Selain menelantarkan pekerjaan, menurut Abdul Muis, kontraktor juga tidak membayar ongkos kerja kepada masyarakat. Seperti ongkos jaga alat berat Rp 3 juta lebih dan ongkos pembuatan pematang sekitar Rp 5 juta. Di samping itu, pelaksana proyek juga ingkar janji karena tidak memperbaiki kerusakan dinding pengaman jembatan yang menghubungkan Dusun Simpang Gedeng ke Dusun Mata Ie Jaya (rumoh seureutoh) dan gorong-gorong yang rusak akibat dilintasi alat berat pelaksana proyek.

Seperti diberitakan, proyek cetak sawah baru di Gampong Pante Cermin, Kecamatan Babahrot, Abdya dinilai seperti proyek asal-asalan sehingga petani menolak menerima proyek yang menguras dana miliaran rupiah dari sumber APBA 2008 tersebut. Menurut laporan yang diterima Serambi, selain terkesan asal-asalan, proyek itu juga diduga menyimpang dari kontrak sehingga petani menolak menerima. “Akibat proyek itu, lahan justru berantakan dan rusak,” lapor petani.(her/nun)