Anggota Dewan Akan Berhadapan dengan Hukum

LANGSA - Para anggota DPR kabupaten/kota yang belum mengembalikan dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) ke kas masing-masing daerah secara utuh, terancam akan berhadapan dengan hukum. “Hal itu diatur dalam surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani H Mardiyanto dan ditujukan kepada masing-masing Gubernur seluruh Indonesia. Karena itu kita berharap para anggota DPRK Aceh Timur tidak main-main dalam persoalan ini,” ujar Ketua Badan Pekerja Gerakan Solidaritas untuk Aceh Timur (GaSAT), Salamuddin kepada Serambi Rabu (13/5).

Dalam surat itu, Mendagri menyatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan reguler Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di lingkungan pemerintah provinsi dan laporan dari sejumlah inspektorat provinsi ditemukan adanya tunggakan pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan biaya penunjang operasional (BPO) untuk pimpinan dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota periode masa bakti 2004-2009.

Dalam surat itu pula, Mendagri meminta perhatian semua gubernur se-Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis dan mengupayakan pengembalian dana TKI termasuk tunggakan keuangan lainnya. “Pada poin ketiga surat tersebut, Mendagri menyatakan, apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam PP N0 21 Tahun 2007 dan Pepmendagri N0 21 Tahun 2007, pimpinan dan anggota DPRD terkait yang belum juga melunasi penyelesaiannya dilimpahkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Salamuddin.

Informasi yang dihimpun Serambi, hingga saat ini sebanyak 29 dari 30 anggota DPRK Aceh Timur belum mengembalikan dana tunjangan komunikasi intensif (TKI) ke kas daerah setempat secara utuh. Padahal masa tugas mereka akan segera berakhir pada Agustus 2009 mendatang. Dari sejumlah nama anggota dewan yang belum melunasi TKI itu, dipastikan tidak terpilih lagi menjadi anggota dewan pada Pemilu legislatif 9 April 2009, sehingga dikhawatirkan dana itu akan ikut “terbang” bersama dengan keluarnya mereka dari gedung dewan.

Cicilan
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Aceh Timur, Drs Burhanuddin MM yang dikonfirmasi Serambi siang kemarin mengatakan, hingga kemarin baru satu orang anggota dewan yakni Tgk Ismuha dari Fraksi PKS yang sudah mengembalikan dana TKI. Sedangkan 29 anggota dewan lainnya masih dalam proses pengembalian dengan cara mencicil. “Mereka sedang mencicilnya. Hanya anggota dewan PKS yang sudah mengembalikan secara utuh,” ujarnya.

Anggota DPRK dari PKS, Tgk Ismuha yang ditemui Serambi di gedung DPRK Aceh Timur di Langsa, mengakui dirinya sudah mengembalikan dana TKI dimaksud. “Kami langsung mengembalikannya ketika itu, masih untung juga sekarang tidak perlu pusing-pusing untuk membayar utang,” katanya.(is)